/var/www/vhosts/digilib.janabadra.ac.id/httpdocs/new/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:692 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id left join mst_gmd as mg on b.gmd_id=mg.gmd_id left join biblio_author AS ba ON ba.biblio_id=b.biblio_id left join mst_author AS ma ON ba.author_id=ma.author_id left join biblio_topic AS bt ON bt.biblio_id=b.biblio_id left join mst_topic AS mt ON bt.topic_id=mt.topic_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, mg.gmd_name as `gmd`, GROUP_CONCAT(DISTINCT ma.author_name SEPARATOR ' - ') AS author, GROUP_CONCAT(DISTINCT mt.topic SEPARATOR ', ') AS topic, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id left join mst_gmd as mg on b.gmd_id=mg.gmd_id left join biblio_author AS ba ON ba.biblio_id=b.biblio_id left join mst_author AS ma ON ba.author_id=ma.author_id left join biblio_topic AS bt ON bt.biblio_id=b.biblio_id left join mst_topic AS mt ON bt.topic_id=mt.topic_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) group by b.biblio_id order by b.last_update desc limit 50 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Dadang Suwanda%" ]
Bab I Pelaporan Keuangan A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan B. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan D. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan E. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan F. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan G. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal H. Pengakuan Unsur/Komponen Laporan Keuangan I. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan J. Standar Akuntansi Pemerintahan Ba…
BAB I PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. Implikasi Otonomi Daerah B. Permasalahan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah C. Tingginya KKN dalam Pelaksanaan APBD D. Penyelewengan dana APBD E. Belum Maksimalnya Kinerja F. Daya Serap Anggaran yang Rendah G. Temuan Pemeriksaan BPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. Konsep P…
Reviu LPPD dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/B Tanggal 27 Februari 2020 yang mengamanatkan seluruh inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melakukan Reviu LPPD agar laporan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal. Pelaksanaan Reviu LPPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap penyeleng- garaan pemerintah daerah yang dituangkan dalam ranc…
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan pembelajaran C. Materi Pembelajaran D. Metode Pembelajaran E. Perlengkapan dan Fasilitas Pembelajaran F. Evaluasi Pembelajaran G. Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pembelajaran TOPIK 1 ADMINISTRASI SISTEM BAB II ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI e-KEUDA BERBASIS AKRUAL A. Pengertian B. Administrasi Sistem C. Hak Akses D. Fasilitas-fasi…
Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, kebijakan ini juga seyogianya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang …
Kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disusun telah disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Seperti apakah laporan yang seperti dijelaskan tersebut di atas? Buku ini siap memandu Anda dalam penerapan pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar. Tujuan reviu ada…
Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Agar penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dapat dihandalkan dibutuhkan kemampuan dasar untuk mengelola akun- tansi pemerintah daerah berbasis akrual yang mumpuni. Gambaran dari uraian di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut: Perencanaan -> Penganggaran…
Otonomi keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pada kenyataannya, banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Buku ini terbit dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan manajemen keuangan daerah ditinjau dari aspek manaj…
Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka perlu dibuat BAS sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Buku ini merupakan lanjutan …