PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA KARTU PRABAYAR 3 BERDASARKAN UNDANG–UNDANG N…

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hokum terhadap hak-hak konsumen pengguna kartu GSM prabayar. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaiman aperlindungan hokum terhadap hak-hak konsumen pengguna kartu GSM prabayar. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal mengawasi setiap penyelenggara Telekomunikasi melakukan registrasi kartu prabayar sesuai identitas pe…

KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM UNDANG – UNDANG HAK CIPTA …

Adanya aturan hukum mengenai pemungutan royalti atau perfoming right untuk mendapatkan hak ekonomi para pencipta lagu atas karyanya yang dilaksanakan oleh lembaga manajemen kolektif yang berdasarkan pada Peraturan Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 pasal 87 bertujuan untuk memberikan perlindungan atau menegakkan hak cipta termasuk lagu atau musik yang dimanfaatkan oleh para penggun…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE KAITANNYA DEN…

Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”, dalam transaksi yang biasanya menggunakan paper based economy, akan tetapi dalam transaksi E-Commerce berubah menjadi digital electronic economy perlunya penangan khusus dalam kacamata hukum itu sendiri. E – Commerce (El…

PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM PUTUSAN BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK) MENURUT PASAL…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dalam putusan bebas murni (Vrijspraak) menurut pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dalam penelitian ini juga diambil contoh kasus dengan Nomor Perkara: 151/Pid.B/2015/PN.Yyk yang dijatuhi putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dimana peneliti mencari kebenaran dengan meliha…

PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI KREATIF DISTRO FASHION MELALUI PENDAFTARAN MEREK

Salah satu fungsi merek yang sangat penting adalah untuk membedakan antara barang atau jasa yang sejenis dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.Pelanggaran merek dalam bentuk peniruan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, tidak hanya merugikan pemilik merek terdafta…

TINJAUAN YURIDIS PEREDARAN MEREK PALSU DI YOGYAKARTA

Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan merek diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek). UU Merek diharapkan mampu mengatasi pelanggaran merek yang sekarang makin marak terjadi, akan tetapi UU Merek belum mampu secara efektif dalam menegakkan huk um merek. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam penegakan …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE SHOPPING DI STARC…

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA KEKERASAN DALAM…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara KDRT. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum emperis, yaitu penelitian yang mengutamakan data primer sebagai sumber data utamanya dan guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ad…

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYAKIT MASYARA…

Perbincangan mengenai penyakit masyarakat belakangan ini nampaknya menjadi bahan pembicaraan yang menarik untuk dibawakan, tidak saja dikalangan para pemerhati masalah sosial tetapi juga di lapisan masyarakat kelas bawah. Munculnya ketertarikan berbagai elemen masyarakat untuk berwacana perihal Pekat nampaknya dipicu oleh semakin memperihatinkannya perkembangan penyakit sosial ini di tenga…

KAJIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DI WILAYAH …

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia menjadi sesuatu yang penting karena di dalam perkembangan tindak pidana perdagangan manusia merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain peraturan hokum itu sendiri, penegak hukumnya dan masyarakat. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi factor terjadinya tin…

PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM MENGUNGKAP KASUS PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI BAN…

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknolo…

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG GENERATOR SET ANTARA BADAN SAR NASIONAL DENGAN PT…

Perjanjian yang dilakukan antara Badan SAR Nasional dengan PT. Fiztra Fortuna di Kota Yogyakarta. Seperti diketahui bahwa dalam rangka pengadaan barang berupa generator set (genset) untuk keperluan Badan SAR Nasional, maka diadakan pelelangan pengadaan barang. Pelelangan ini dimenangkan oleh PT. Fiztra Fortuna Yogyakarta, sehingga antara kedua belah pihak dilakukan perjanjian pengadaan bar…

MEREK JASA SEBAGAI BOEDEL PAILIT(Studi Kasus atas Putusan Nomor:10/PDT.SUS/PA…

Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser: kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) merupakan akibat terburuk bagi debitor pailit, oleh karena itu dibutuhkan norma-norma serta kaidah hukum yang dapat melindungi masyarakat dalam mendapatkan keadi…

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI MOTIF BATIK PADA PERAJIN BATIK DI KABUPATE…

Indonesia harus memperhatikan pentingnya eksistensi desain industri dalam kehidupan industrinya mengingat desain industri merupakan salah satu subjek HKI yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Desain industri merupakan cabang HKI yang melindungi tampilan luar dan kreasi bernilai artistik berupa bentuk, konfigurasi, komposisi, garis atau warna, garis dan warna, gabu…

KRITERIA ITIKAD TIDAK BAIK PENDAFTAR SEBAGAI DASAR ALASAN PEMBATALAN MEREK

Penelitian mengenai Itikad Tidak Baik Sebagai Dasar Alasan Pembatalan Merek, bertujuan untuk mengetahui apa saja kriteria dari itikad tidak baik sebagai dasar alasan pembatalan merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik serta hal-hal yang dibuktikan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan p…

PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN KEJAHATAN NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN …

Hukum tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori yang bermotifkan economic gain atau menghasilkan keuntungan ekonomi, terlebih dilakukan oleh korporasi atau organisasi kriminal atau sindikat. Dapat dipastikan akan bersinergi dengan tindak pidana pencucian uang untuk mengaburkan hasil kejahatannya tersebut. Untuk itu diperlukan koordinasi antar lembaga penegakan hukum dalam menangani p…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA BANK SLEMAN DI KABUPATEN SLEMAN

Bank Sleman merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dan salah satu kegiatannya menyalurkan kredit, dalam pemberian kredit diawali dengan perjanjian kredit antara kreditur (Bank) dengan debitur (nasabah) meskipun sudah diatur hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya terjadi salah pihak tidak melaksanakan kewajibannya khususnya pihak debitur (nasabah). Penelitian ini bertuj…

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TIDAK TERDAFTAR SECARA TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-U…

Merek merupakan hal yang bersifat fundamental di dunia usaha. Merek digunakan sebagai simbol atau tanda untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang satu yang lain. Oleh sebab itu, negara memberikan perlindungan hukum bagi para pemilik merek untuk menghindari adanya penggunaan merek milik pihak lain tanpa hak atau tindakan lain dengan itikad tidak baik ya…

PELAKSANAAN DISKRESI DALAM TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN …

Penelitian yang diangkat oleh penulis, adalah 1) Apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup komprehensif bagi tindakan diskresi penyidik Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), 2) Bagaimana pelaksanaan atau pola-pola kebijaksanaan yang dilakukan penyidik Kepolisian diwilayah Hukum Polres Sleman di dalam menggunakan wewenang diskresi, dan 3) Faktor-fa…

PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI HOTEL BURZA DI KOTA YOGYAKARTA

Kontrak kerja konstruksi merupakan perjanjian melakukan pekerjaan yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Dalam kontrak kerja konstruksi dimungkinkan terjadinya hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaanya sehingga diperlukan adanya penyelesaian agar pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kontrak. Penelitian dengan judul “pelaksanaan kontrak kerja ko…

PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA JASA WEDDING ORGANIZER KUSUMA KENCANA DI …

Guna memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan pernikahan seseorang atau pihak yang mebutuhkan harus mengadakan perjanjian atau perikatan dengan pihak lain yang mempunyai usaha jasa wedding organizer. Wedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah Wedding Organizer harus mampu menghadirkan setiap …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG ANCAMAN HUKUMANNYA DIBAWAH TUJUH …

Anak merupakan kaum rentan terpengaruh dan/atau meniru apa yang ia saksikan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Namun sesungguhnya anak merupakan bagian dari generasi muda penerus perjuangan bangsa. Tetapi, kenyataannya terkadang dijumpai penyimpangan perilaku pada anak, bahkan ada pula yang melakukan pelanggaran hukum. Untuk itu diperlukan sanksi yang mengaturnya. Skrip…

PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM KOMPUTER DENGAN LISENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, saat ini komputer menjadi kebutuhan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan bantuan komputer banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Namun dalam perkembangannya penggunaan komputer ini juga menyisakan masalah hukum khususnya hak cipta program komputer dengan lisensi. Pelanggaran …

PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP SALAK PONDOH DI KABUPATEN SLEMAN

Indonesia harus memperhatikan pentingnya Perlindungan Hukum terhadap Indikasi geografis dalam kehidupan agribisnis mengingat Indikasi geografis merupakan salah satu subjek HKI yang merupakan suatu tanda yang menunjunkkan daerah asal suatu barang yang karena faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas dari produk yang di hasil kan. Sala…

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK MENJELANG BERLAKUNYA UNDAN…

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polsek Gondokusuman). Penelitian yang dilakukan merupakan gabungan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan data primer sebagai su…

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN K…

Pelaksanaan pidana penjara yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana perlu segera dilakukan reorientasi mengingat sebagian besar sanksi pidana yang sekarang ada baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru masih menggunakan bentuk sanksi berupa pidana penjara. Tujuan dijatuhkannya pidana penjara adalah untuk meli…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PO…

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku k…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN …

Pencemaran nama baik yang dilakukan tidak hanya secara langsung di depan umum, tetapi ada juga yang dilakukan melalui komentar atau tulisannya pada media elektronik atau media cetak. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sering kita jumpai adanya pengaduan atau laporan dari seseorang kepada pihak yang berwajib karena merasa dihina, dicemarkan nama baiknya melalui pemberitaan di media …

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN STU…

Jual beli apartemen semakin meningkat. Tidak jarang jual beli satuan rumah susun ini dilakukan pada saat rumah susun atau apartemen masih berada dalam perencanaan. Pelaksanaan jual beli satuan unit apartemen yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, yang kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli atau yang lebih…

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (ST…

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan tuntutan reformasi maka pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda utama dan menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh lem…

PRAKTEK PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN SURAT TILANG DI W…

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu-lintas secara jelas telah diatur dalam Undang-Un…

PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN ALAT B…

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP -3) menjadi problema masyarakat karena penegak hukum dinilai kurang serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi. Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi menurut Pasal 109 ayat 2 KUHAP yaitu : tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian pe…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT ADIRA FINANCE …

Perjanjian pembiayaan konsumen berisi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian.Kewajiban konsumen membayar uang muka dan membayar sisa angsuran secara tertib dan teratur sesuai waktu yang disepakati, tidak mengalihkan barang dengan cara apapun baik menggadaikan, menyewakan, menjual, atau melakukan jaminan fiducia atas obyek barang yang diperjanjikan pada pihak lain …

PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI CU SANDYA SWADAYA DI KOTA …

Pinjam Meminjam yanng diatur dalam buku III KUHPerdata. Dalam perjanjian Simpan Pinjam dimungkinkan terjadinya hambatan hambatan yang timbul dalam pelaksanaanya sehingga perlu adanya penyelesaian agar pelaksanakan perjanjian Simpan Pinjam terlaksana dengan baik sesuai yang diperjanjikan. Penelitian dengan judul :Pelaksanakan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi CU Sandya Swadaya di Kota Yogy…

DASAR PERTIMBANGAN SURAT DAKWAAN JAKSA DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA …

Menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan, sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat. Dengan demikian seorang Jaksa dapat menciptakan dan mewujudkan kebenaran materiil yang diharapkan dan dicita-citakan oleh seluruh masyarakat. Dalam …

PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK IRIGASI ANTARA CV. KUNCORO DENGAN PEMERINTAH DI…

Perjanjian pemborongan yang terjadi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan pihak pemborong tidak selalu berjalan mulus tanpa rintangan, suatu saat bisa saja terjadi hal-hal yang menjadi rintangan terhadap pelaksanaan isi perjanjian, misalnya pekerjaan yang dilaksanakan musnah/rusak atau pemborong dalam melaksanakan pekerjaannya melakukan wanprestasi. Seperti pada perjanjian…

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN SECARA PRE-PROJECT SELLING PADA A…

Penulisan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun Apartemen Student Castle secara preproject selling dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli untuk mendapatkan uangnya kembali akibat developer wanprestasi.Dalam rangkan mengambil tujuan pun akan dilakukan penelitian pustaka dan penelitian lapangan,penelitian …

PENATAAN KEMBALI KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH KORBAN ERUPSI MERAPI DI DES…

Letusan gunung Merapi pada tahun 2010 telah menimbulkan kerusakan yang begitu luas terhadap kondisi wilayah maupun kehidupan masyarakat yang menjadi korban erupsi merapi. Pasca erupsi Merapi banyak kebijakan dalam rangka pemulihan dilaksanakan pada wilayah yang rusak akibat erupsi merapi, salah satunya adalah kebijakan mengenai penataan kepemilikan dan penguasaan tanah bagi korban erupsi M…

PELAKSANAAN ASAS KEAKTIFAN HAKIM (DOMINUS LITIS) DALAM RANGKA MEMBERI PERLIND…

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan peranan Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis) yaitu merupakan suatu tindakan hukum positif. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan refleksi dari paham negara hukum yang menghendaki adanya suatu peradilan administrasi dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat …

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)-CAMAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN…

Penelitian dengan judul Peranan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT)-Camat Dalam Pelaksanaan Pendaftraran Tanah Di Kabupaten Kebumen untuk mengetahui bagaimana Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)-Camat dibidang pendaftaran tanah di Kabupaten Kebumen dan Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)-Camat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran…

UTHANASIA DALAM P ANDANGAN HAK ASASI MANUSIA DAN AGAMA DI INDONESIA

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, "eu" yang artinya baik, tanpa penderitaan, dan "tanathos" yang atinya mati. Jadi "Euthanasia" artinya mati dengan baik, atau mati tanpa penderitaan, atau mati cepat tanpa derita. Kematian ini ditujukan pada mereka yang secara medis tidak lagi mempunyai harapan untuk sembuh dan penyakitnya telah membuat pasien menderita, sedangkan batas waktu penderita…

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN UNDANG-UND…

Indonesia merupakan negara yang dalam situasi sekarang ini memiliki masyarakat sebagai daerah, kelompok, etnis, golongan agama yang memiliki daerah/wilayah dan mengejar kepentingan asing-masing mereka terlalu mengabaikan dasar bersama yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Desa kaliwangi hadir sebagai Pemerintah Desa yang memiliki tujuan mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai deng…

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KABUPATEN SLEMAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x.,112h.

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 FAR p

PENERAPAN HUKUMAN MATI DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PA…

Hukuman mati masih diterapkan di Indonesia dan tertuang dalam hukum positif Indonesia yaitu Pasal 10 KUHP , Pasal 11 KUHP mengenai pelaksanaan hukuman mati dan UU No. 2 / PNPS / 1964 termasuk sebagai pidana pokok, hal tersebut juga didukung dengan kualifikasi tindak pidana yang bisa dikategorikan ataupun diancam dengan pidana mati antara lain tindakan makar, ataupun mengajak negara asing u…

IMPLEMENTASI DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI UPAYA MELIBATKAN PARTISIPASI KORBAN …

Konsep Restorative Justice pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Pa…

PENYELESAIAN SENGKETA IZIN PENETAPAN LOKASI (IPL) PEMBANGUNAN BANDARA KULONPR…

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan refleksi dari paham negara hukum yang menghendaki adanya suatu peradilan administrasi dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas bagaimana proses penyelesaian sengketa dan pertimbangan hakim dalam memutu…

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGAN…

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang selalu berkembang modus operandinya sulit penanganannya,karena dalam tindak pidana korupsi seringkali meibatkan banyak pihak.Untuk membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi,diperlukan pemberian sanksi yang berat agar tidak ditiru oleh orang lain dan mempunyai efek jera. Oleh karena itu pemberian sanksi dalam tindak pidana korupsi menj…

HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA ALAT BUKTI DENGAN KEKUATAN DALAM KASUS PERKARA PIDANA

Untuk menjunjung hak-hak asasi manusia maka, KUHAP meletakkan sistem pemeriksaan pada pembuktian dalam persidangan sebagai pedomannya. Hukum pembuktian sangat penting karena pembuktian itu sangat menentukan jalannya suatu persidangan dan menentukan nasib dari seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Sebelum Hakim mempertimbangkan hukumnya maka ia harus terlebih dahulu menetapka…

PENGALIHAN HAK CIPTA PENERBITAN BUKU MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI KABUP…

Buku di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra,sebgai karya cipta dilindungi undang-undang hak cipta.Undang-undang Hak Cipta merupakan instrument atau perangkat hukum untuk memberikan jaminan perlindungan karya cipta salah satunya buku.Tindakan memperbanyak ciptaan (buku) harus mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta. bentuk pelanggaran hak cipta umumnya penggandaan dengan car…

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA RUMAH MAKAN MA…

Usaha dengan system waralaba saat ini berkembang pesat di Inonesia, salah satunya Rumah Makan Masakan Padang Murah Meriah yang berada di daerah Kabupaten Bantul. Usaha waralaba dalam prakteknya terkadang terjadi permasalahan, meskipun sudah ada perjanjian waralaba yang sudah disepakati bersama, antara lain adanya wanprestasi penerima waralaba tidak dapat membayar royalty fee sebesar 4 (emp…