PRAKTEK PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN SURAT TILANG DI W…

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu-lintas secara jelas telah diatur dalam Undang-Un…

PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN ALAT B…

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP -3) menjadi problema masyarakat karena penegak hukum dinilai kurang serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi. Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi menurut Pasal 109 ayat 2 KUHAP yaitu : tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian pe…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT ADIRA FINANCE …

Perjanjian pembiayaan konsumen berisi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian.Kewajiban konsumen membayar uang muka dan membayar sisa angsuran secara tertib dan teratur sesuai waktu yang disepakati, tidak mengalihkan barang dengan cara apapun baik menggadaikan, menyewakan, menjual, atau melakukan jaminan fiducia atas obyek barang yang diperjanjikan pada pihak lain …

PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI CU SANDYA SWADAYA DI KOTA …

Pinjam Meminjam yanng diatur dalam buku III KUHPerdata. Dalam perjanjian Simpan Pinjam dimungkinkan terjadinya hambatan hambatan yang timbul dalam pelaksanaanya sehingga perlu adanya penyelesaian agar pelaksanakan perjanjian Simpan Pinjam terlaksana dengan baik sesuai yang diperjanjikan. Penelitian dengan judul :Pelaksanakan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi CU Sandya Swadaya di Kota Yogy…

DASAR PERTIMBANGAN SURAT DAKWAAN JAKSA DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA …

Menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan, sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat. Dengan demikian seorang Jaksa dapat menciptakan dan mewujudkan kebenaran materiil yang diharapkan dan dicita-citakan oleh seluruh masyarakat. Dalam …

PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK IRIGASI ANTARA CV. KUNCORO DENGAN PEMERINTAH DI…

Perjanjian pemborongan yang terjadi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan pihak pemborong tidak selalu berjalan mulus tanpa rintangan, suatu saat bisa saja terjadi hal-hal yang menjadi rintangan terhadap pelaksanaan isi perjanjian, misalnya pekerjaan yang dilaksanakan musnah/rusak atau pemborong dalam melaksanakan pekerjaannya melakukan wanprestasi. Seperti pada perjanjian…

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN SECARA PRE-PROJECT SELLING PADA A…

Penulisan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun Apartemen Student Castle secara preproject selling dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli untuk mendapatkan uangnya kembali akibat developer wanprestasi.Dalam rangkan mengambil tujuan pun akan dilakukan penelitian pustaka dan penelitian lapangan,penelitian …

PENATAAN KEMBALI KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH KORBAN ERUPSI MERAPI DI DES…

Letusan gunung Merapi pada tahun 2010 telah menimbulkan kerusakan yang begitu luas terhadap kondisi wilayah maupun kehidupan masyarakat yang menjadi korban erupsi merapi. Pasca erupsi Merapi banyak kebijakan dalam rangka pemulihan dilaksanakan pada wilayah yang rusak akibat erupsi merapi, salah satunya adalah kebijakan mengenai penataan kepemilikan dan penguasaan tanah bagi korban erupsi M…

PELAKSANAAN ASAS KEAKTIFAN HAKIM (DOMINUS LITIS) DALAM RANGKA MEMBERI PERLIND…

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan peranan Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis) yaitu merupakan suatu tindakan hukum positif. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan refleksi dari paham negara hukum yang menghendaki adanya suatu peradilan administrasi dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat …

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)-CAMAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN…

Penelitian dengan judul Peranan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT)-Camat Dalam Pelaksanaan Pendaftraran Tanah Di Kabupaten Kebumen untuk mengetahui bagaimana Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)-Camat dibidang pendaftaran tanah di Kabupaten Kebumen dan Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)-Camat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran…

UTHANASIA DALAM P ANDANGAN HAK ASASI MANUSIA DAN AGAMA DI INDONESIA

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, "eu" yang artinya baik, tanpa penderitaan, dan "tanathos" yang atinya mati. Jadi "Euthanasia" artinya mati dengan baik, atau mati tanpa penderitaan, atau mati cepat tanpa derita. Kematian ini ditujukan pada mereka yang secara medis tidak lagi mempunyai harapan untuk sembuh dan penyakitnya telah membuat pasien menderita, sedangkan batas waktu penderita…

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN UNDANG-UND…

Indonesia merupakan negara yang dalam situasi sekarang ini memiliki masyarakat sebagai daerah, kelompok, etnis, golongan agama yang memiliki daerah/wilayah dan mengejar kepentingan asing-masing mereka terlalu mengabaikan dasar bersama yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Desa kaliwangi hadir sebagai Pemerintah Desa yang memiliki tujuan mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai deng…

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KABUPATEN SLEMAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x.,112h.

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 FAR p

PENERAPAN HUKUMAN MATI DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PA…

Hukuman mati masih diterapkan di Indonesia dan tertuang dalam hukum positif Indonesia yaitu Pasal 10 KUHP , Pasal 11 KUHP mengenai pelaksanaan hukuman mati dan UU No. 2 / PNPS / 1964 termasuk sebagai pidana pokok, hal tersebut juga didukung dengan kualifikasi tindak pidana yang bisa dikategorikan ataupun diancam dengan pidana mati antara lain tindakan makar, ataupun mengajak negara asing u…

IMPLEMENTASI DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI UPAYA MELIBATKAN PARTISIPASI KORBAN …

Konsep Restorative Justice pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Pa…

PENYELESAIAN SENGKETA IZIN PENETAPAN LOKASI (IPL) PEMBANGUNAN BANDARA KULONPR…

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan refleksi dari paham negara hukum yang menghendaki adanya suatu peradilan administrasi dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas bagaimana proses penyelesaian sengketa dan pertimbangan hakim dalam memutu…

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGAN…

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang selalu berkembang modus operandinya sulit penanganannya,karena dalam tindak pidana korupsi seringkali meibatkan banyak pihak.Untuk membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi,diperlukan pemberian sanksi yang berat agar tidak ditiru oleh orang lain dan mempunyai efek jera. Oleh karena itu pemberian sanksi dalam tindak pidana korupsi menj…

HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA ALAT BUKTI DENGAN KEKUATAN DALAM KASUS PERKARA PIDANA

Untuk menjunjung hak-hak asasi manusia maka, KUHAP meletakkan sistem pemeriksaan pada pembuktian dalam persidangan sebagai pedomannya. Hukum pembuktian sangat penting karena pembuktian itu sangat menentukan jalannya suatu persidangan dan menentukan nasib dari seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Sebelum Hakim mempertimbangkan hukumnya maka ia harus terlebih dahulu menetapka…

PENGALIHAN HAK CIPTA PENERBITAN BUKU MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI KABUP…

Buku di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra,sebgai karya cipta dilindungi undang-undang hak cipta.Undang-undang Hak Cipta merupakan instrument atau perangkat hukum untuk memberikan jaminan perlindungan karya cipta salah satunya buku.Tindakan memperbanyak ciptaan (buku) harus mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta. bentuk pelanggaran hak cipta umumnya penggandaan dengan car…

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA RUMAH MAKAN MA…

Usaha dengan system waralaba saat ini berkembang pesat di Inonesia, salah satunya Rumah Makan Masakan Padang Murah Meriah yang berada di daerah Kabupaten Bantul. Usaha waralaba dalam prakteknya terkadang terjadi permasalahan, meskipun sudah ada perjanjian waralaba yang sudah disepakati bersama, antara lain adanya wanprestasi penerima waralaba tidak dapat membayar royalty fee sebesar 4 (emp…

PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR HOTEL ANTARA HOTEL PURI PANGERAN DENGAN BIRO PE…

Perjanjian sewa menyewa kamar hotel adalah suatu persetujuan dimana pihak pengusaha hotel mengikatkan diri untuk memberikan kepada penyewa suatu kenikmatan dan kemanfaatan kamar hotel selama waktu tertentu dengan pembayaran sejumah uang sewa yang oleh penyewa disanggupi pembayarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban yang tidak terpenuhi dalam perjanjian sewa menyewa kam…

KAJIAN TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA PT MANDALA MULTI FINANCE…

Pembiayaan konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang banyak dilirik masyarakat karena sifat dari pembiayaan konsumen mampu menampung kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang tidak bisa diberikan bank. Mandala Multi Finance Sleman adalah salah satu lembaga pembiayaan yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Dalam perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban yan…

PENULISAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA MUSEUM SONOBUDOYO YO…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya Museum Sonobudoyo Yogyakarta berdasarkan Undang- Undang Cagar Budaya dan juga untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum Museum Sonobudoyo. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data utama adalah yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan h…

TINJAUAN PELAKSANAAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS PENGANIAYAAN Y…

Penelitian mengkaji tentang pelaksanaan restorative justice dalam proses peradilan pidana perkara anak. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah diimplementasikan dalam proses peradilan pidana perkara anak, yaitu dengan diadakannya mediasi antara pelaku dengan korban yang dilakukan oleh penyidik, …

PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING PADA PT BANK PAPUA DI KABUPATEN SLEMAN

Outsourcing merupakan penyediaan sebagai pelaksanaan perkerjaan dari suatu perusahan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Palaksanaan perjanjian kerja outsourcing ada beberapa penyimpangan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dalam perjanjian kerja outsourcing pada PT Bank Papua Kabupaten Sleman dan…

TINDAKAN PREVENTIF POLRI TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI WI…

Today the impact of the abuse of psychotropic substances in Indonesia can be said to have reached the situation and conditions are quite Alarming. this due to substances abuse victims are not just limited to the group of people who are able but also reaching disadvantaged communities. Psychotropic that should be used only for science and health care, but it has been abused by people who are…

PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PROYEK PEMUKIMANANTARA PENGEMBANG DENG…

Pengembang perumahan banyak melakukan pembangunan perumahan di daerah DIY yang selanjutnya dijual secara tunai atau kredit kepada masyarakat. Guna mencari lahan perumahan, melakukan perjanjian dengan pemilik lahan yakni, tidak membeli lahan-lahan milik masyarakat secara tunai untuk dijadikan perumahan, akan tetapi bekerjasama dengan pemilik lahan, untuk selanjutnya baru dilakukan transaksi …

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UM…

Pada dasarnya, Pemilihan Umum (Pemilu) dapat menjadi suatu sarana bagi masyarakat agar dapat memilih para wakilnya dengan tepat. Namun, maraknya kecurangan dan pelaggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu menjadi suatu hambatan utama yang sangat sulit diberantas oleh Pemerintah. Kecurangan dan pelanggaran yang terjadi ada yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, bahkan mas…

PERANAN MASYARAKAT INTERNASIONAL DALAM MENEGAKKAN HUKUM HUMANITER INTERNASION…

Konflik antara Israel dan Palestina sudah terjadi sejak lama, bahkan sudah terjadi di jaman para nabi. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah banyak memakan korban, baik itu anak kecil, maupun orang dewasa, salah satu perang antara Israel dan Palestina yang akhir-akhir ini yaitu terjadi di Jalur Gaza, yang sampai sekarang ini masih jauh dari harapan kata perdamaian. Konflik ini dimulai…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi.,139h.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.03 ADM p

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PD BPR BANK SLEMAN DI K…

Salah satu bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya kepada masyarakat yaitu dengan kredit. Kredit yang diajukan dengan salah satunya dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang diserahkan sebagai jaminan adalah hak miliknya, sedang barangnya tetap dikuasai debitur sehingga disebut penyerahan constitutum possessorium. Hal ini yang sering menjadi masalah, yaitu debitur me…

KAJIAN TRANSPORTASI DALAM MENDUKUNG PARIWISATA (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEW…

Pesatnya pertumbuhan pariwisata telah menarik perhatian sejumlah besar daerah provinsi maupun kabupaten di Indonesia yang mencoba untuk menangkap porsi yang lebih besar dari kegiatan ekonomi ini. Mereka berlomba-lomba membangun infrastruktur transportasi seperti pelabuhan pariwisata, bandara, jalan raya serta fasilitas pendukung lainnya. Mengingat pentingnya dukungan transportasi untuk wis…

Dasar - Dasar Ekonomika Pembangunan

Edisi

5

ISBN/ISSN

979-8170-59-4

Deskripsi Fisik

276hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.9 Kun d

Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-875-1

Deskripsi Fisik

xvii+ 650hlm., 26cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 Fak h

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

rev

ISBN/ISSN

978-979-769-630-6

Deskripsi Fisik

xvi+ 230hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Har h

Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-516-3

Deskripsi Fisik

636h

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048 Sai a

Hak Cipta Tanpa Hak Moral

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-391-6

Deskripsi Fisik

xxii, 442hlm., 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048 Soe h

Hukum Internasional ;suatu pengantar

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-296-4

Deskripsi Fisik

xii, 392 hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.2 Sef h

Dasar-dasar hukum perburuhan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-349-7

Deskripsi Fisik

viii+ 284hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 Asi d

Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-556-9

Deskripsi Fisik

xx, 356hlm., 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 Sal p

Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-619-1

Deskripsi Fisik

xxxiv, 388hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048 Nas i

Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-146-2

Deskripsi Fisik

xii, 164 hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.082 Bah h

Hukum Acara Peradilan Pajak

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-550-7

Deskripsi Fisik

xii, 268hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 Sai h

Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-560-6

Deskripsi Fisik

xx, 318 hlm. 181

Judul Seri

-

No. Panggil

346.044 Sup h

Hukum Keuangan Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-399-2

Deskripsi Fisik

xii, 206 hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 Sai h

Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-212-4

Deskripsi Fisik

x, 186 hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

339.3 Sai h

Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang - Undang Kesehatan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-608-5

Deskripsi Fisik

xvi, 266hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 Sis e

Hukum Investasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-133-2

Deskripsi Fisik

xiv, 488 hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.092 Sal h

Hukum Perdagangan Internasional

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3654-55-4

Deskripsi Fisik

xii, 228hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.092 Ado h

Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-105-9

Deskripsi Fisik

xii, 168hlm., 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 Mir h