/var/www/vhosts/digilib.janabadra.ac.id/httpdocs/new/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:692 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id left join mst_gmd as mg on b.gmd_id=mg.gmd_id left join biblio_author AS ba ON ba.biblio_id=b.biblio_id left join mst_author AS ma ON ba.author_id=ma.author_id left join biblio_topic AS bt ON bt.biblio_id=b.biblio_id left join mst_topic AS mt ON bt.topic_id=mt.topic_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, mg.gmd_name as `gmd`, GROUP_CONCAT(DISTINCT ma.author_name SEPARATOR ' - ') AS author, GROUP_CONCAT(DISTINCT mt.topic SEPARATOR ', ') AS topic, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id left join mst_gmd as mg on b.gmd_id=mg.gmd_id left join biblio_author AS ba ON ba.biblio_id=b.biblio_id left join mst_author AS ma ON ba.author_id=ma.author_id left join biblio_topic AS bt ON bt.biblio_id=b.biblio_id left join mst_topic AS mt ON bt.topic_id=mt.topic_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) group by b.biblio_id order by b.last_update desc limit 50 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 menciptakan perubahan mendasar dalam hukum Indonesia dengan menggabungkan tindak pidana khusus ke dalam KUHP. Perubahan ini menjadi latar belakang penulisan buku Tindak Pidana Khusus di Dalam KUHP 2023. Dalam buku ini, penulis sebagai dosen pidana dan proofreader dari KUHP 2023, secara mendalam membahas rasionalisasi serta kritik terhadap keputus…
Sejarah dan tradisi hukum sejak simposium Sejarah Hukum yang diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta pada 1-3 April 1975, di berbagai kertas kerja dan literatur yang mendalami bidang sejarah hukum tergolong minim atau langka. Padahal untuk memahami hukum secara mendalam diperlukan penelitian hukum dengan pendekatan ilmu hukum dan interdisipliner yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai penunjang …
Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi.
Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Sebutan “hukum tata negara” berasal dari perkataan “hukum”, “tata”, dan “negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Hukum tata negara membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara sebagai objek kajiannya dan konstitusi sebagai unsur uta…
Mendalami studi Politik Hukum memiliki tantangan dan keseruan yang berbeda dari studi hukum tata negara pada umumnya. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum. Adanya praktik policy making dan policy executing di bidang hukum membuat politik hukum sebagai teori dapa…
Hukum Kontrak (contract of law; bahasa Inggris) atau overeencomstrech (dalam bahasa Belanda) mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Buku III…
Perikatan diartikan hubungan hukum antara satu orang atau satu pihak dengan satu orang atau pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihak adalah subjek hukum yang membuat dan terikat dengan perikatan. Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lainnya. Sistem hukum …
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sitem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Kkekuatan mengikat ini tidak disumberkan dari kebebasan para pihak yang membuatnya, melainkan atas dasar ketentuan undang-undang (Pasal 1320 KUH Perdata). Ketent…
Buku Buku ini membahas secara mendalam mengenai insider trading dalam konteks pasar modal Indonesia, termasuk indikasi, pembuktian, dan penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Buku ini menjelaskan ketentuan hukum anti-insider trading, konsep dasar, serta mekanisme penegakan hukum yang relevan. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi peran dan pengaruh pasar modal di Indonesia, baik sebelum …
Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law dan common law. Perbandinganya meliputi model dan sistem pidana, proses permeriksaan perkara, sistem pembuktian, alat dan barang bukti, keterangan saksi dan ahli, bukti surat, serta keterangan terdakwa.
Addressee buku ini adalah para mahasiswa fakultas hukum, baik jenjang sarjana, magister, atau doktor yang mengambil minat hukum administrasi maupun mahasiswa program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik; pengajar hukum administrasi; aparatur pemerintah; hakim administrasi (tata usaha negara); advocat; juga masyarakat umum yang ingin berperan serta dalam penyeleng…
HPI dari sudut ilmu hukum memiliki cakupan atau lingkup yang sangat luas dan rumit sehingga agak terkenal sebagai bidang ilmu hukum yang relatif sulit dipahami dan dipelajari.Dalam kaitan itulah buku ini disusun dengan satu niat utama, yaitu menyajikan dasar-dasar serta asas-asas HPI dengan cara sesederhana mungkin dan dalam bahasa yang relatif mudah dipahami. Penulis berusaha menata topik-t…