/var/www/vhosts/digilib.janabadra.ac.id/httpdocs/new/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:692 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id left join mst_gmd as mg on b.gmd_id=mg.gmd_id left join biblio_author AS ba ON ba.biblio_id=b.biblio_id left join mst_author AS ma ON ba.author_id=ma.author_id left join biblio_topic AS bt ON bt.biblio_id=b.biblio_id left join mst_topic AS mt ON bt.topic_id=mt.topic_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, mg.gmd_name as `gmd`, GROUP_CONCAT(DISTINCT ma.author_name SEPARATOR ' - ') AS author, GROUP_CONCAT(DISTINCT mt.topic SEPARATOR ', ') AS topic, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id left join mst_gmd as mg on b.gmd_id=mg.gmd_id left join biblio_author AS ba ON ba.biblio_id=b.biblio_id left join mst_author AS ma ON ba.author_id=ma.author_id left join biblio_topic AS bt ON bt.biblio_id=b.biblio_id left join mst_topic AS mt ON bt.topic_id=mt.topic_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) group by b.biblio_id order by b.last_update desc limit 50 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%pidana%" ]
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan siafat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, terhadapa naka yang berhadapaan d…
Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia merupakan masalah aktual Bentuk bentuk perilaku tindak pidana anak seperti penyalahgunaan NAPZA narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif beserta bentuk bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda Sementara itu bentuk bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminal pun menunjukkan gejala yang sama dengan orang…
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana.” Istilah ini sering dipakai dalam perundang-undangan. Selain itu, ada beberapa unsur penting yang harus disepakati oleh seluruh sarjana, t…
Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 menciptakan perubahan mendasar dalam hukum Indonesia dengan menggabungkan tindak pidana khusus ke dalam KUHP. Perubahan ini menjadi latar belakang penulisan buku Tindak Pidana Khusus di Dalam KUHP 2023. Dalam buku ini, penulis sebagai dosen pidana dan proofreader dari KUHP 2023, secara mendalam membahas rasionalisasi serta kritik terhadap keputus…
Hukum lingkungan memiliki banyak segi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan kata lain, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks sehingga dalam mendalam, memahami, dan bahkan menguasai ilmu tersebut hanya bisa dilakukan seorang diri. Melalui hukum lingkungan, manusia dapat memahami hakikat lingkungan, cara berperilaku dalam dan terhadap lingkungan, meng…
erbandingan hukum (recht vergelijking) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (legal institution) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingkan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persaman (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan huku…
Buku Buku ini membahas secara mendalam mengenai insider trading dalam konteks pasar modal Indonesia, termasuk indikasi, pembuktian, dan penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Buku ini menjelaskan ketentuan hukum anti-insider trading, konsep dasar, serta mekanisme penegakan hukum yang relevan. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi peran dan pengaruh pasar modal di Indonesia, baik sebelum …
Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law dan common law. Perbandinganya meliputi model dan sistem pidana, proses permeriksaan perkara, sistem pembuktian, alat dan barang bukti, keterangan saksi dan ahli, bukti surat, serta keterangan terdakwa.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang Diwariskan dari Pemerintah Kolonial Belanda, dirasakan sudah tidak Relevan lagi Khususnya Dikaitkan dengan Negara yang Telah Merdeka. Teori-teori Pidana Kontemporer Telah Berkembang Pesat dan tidak Sesuai dengan KUHP.
Buku ini menguraikan ketentuan pidana dalam KUHAP berbagai negara di dunia, yakni Belanda, Republik Rakyat Cina, Portugal, Denmark, Republik Korea, Jepang, Malaysia, Argentina, Greenland, Rancangan KUHP Belgia, dan beberapa catatan tentang peradilan Pidana Terpadu di Nenderland, Jerman, Scotland, Inggris, serta Belgia.
Buku ini merupakan panduan terutama bagi mahasiswa yang sedang belajar di fakultas hukum dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang apa dan bagaimana praktik peradilan pidana yang sedang berkembang di indonesia. Buku ini memang dirancang untuk menjadi buku pegangan bagi masyarakat, mahasiswa maupun para praktisi untuk lebih mengetahui secara terperinci tentang praktik peradilan pidana di…
Keberhasilan menciptakan keadilan, kebenaran, kepastian, dan perlindungan hukum menjadi dambaan kita semua. Untuk itu, aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim dituntut akan kemampuan profesional dan integritas kepribadiannya dalam mengantisipasi dan menangani masalah hukum. Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. …
Dalam hal perjanjian kontrak (hukum) sering terjadi apa yang disebut dengan ingkar janji atau tidak terlaksananya isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang tidak udah dan bisa berlarut-larut; yang pada akhirnya bermuara kepada proses hukum di pengadilan yang memerlukan putusan hakim. Untuk mendapatkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van…
Dalam hal perjanjian kontrak (hukum) sering terjadi apa yang disebut dengan ingkar janji atau tidak terlaksananya isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang tidak udah dan bisa berlarut-larut; yang pada akhirnya bermuara kepada proses hukum di pengadilan yang memerlukan putusan hakim. Untuk mendapatkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van…
Bagian pertama buku ini akan membahas mengenai Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari beberapa pokok bahasan sebagai berikut: pengertian Sistem Peradilan Pidana dilihat dari terminologinya, pengertian Sistem Peradilan Pidana & Sistem Peradilan Pidana Terpadu, sejarah dan perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Eropa dan Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa bentuk yakni: sistem inquisit…
Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986 yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep negara hukum (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdeling). Buku…
Buku ini mengulas perangkat hukum dalam memberantas korupsi yang bersumber pada UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001. Setiap tindak pidana korupsi dan hukum pidana formalnya diulas dengan pendekatan teoretik (doktrin hukum), yuridik dan emperik (praktik hukum dan jurisprodensi). Isi buku ini bersifat aplikatif. Sehingga sangat diperlukan bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum, dan …
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengurai penerapan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dalam proses penyidikan di Wilayah Hukum Jakarta Selatan, kandungan maksud ketentuan tersebut bermakna suatu proses peradilan yang diancam pidana mati atau lima belas tahun penjara dapat mencari / membiayai sendiri Penasehat Hukum dan proses hukum yang diancam lima tahun atau lebih …
ABSTRACT Money laundering is the act or act on attempt by actor crime to conceal or disguise the origin of the wealth derived from criminal offense by the entering wealth proceeds of crime in to the financial system, specially in the banking system both within an abroad with the intention avoid prosecution of persuit by law enforcement officers. This research purpose to know and analyze the …
ABSTRAK Korupsi adalah suatu masalah yang besar dalam sebuah bangsa. Oleh sebab itu maka keberadaan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi ini sangat penting. Persoalan utama banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya disebabkan tidak adanya jaminan yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanis…
ABSTRAK Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak buruk pada sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa yang mengakibatkan dampak buruk pada sistem ekonomi, demokrasi, politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan kehidupan kemasyarakatan. Bahkan dampak terbesar ad…
ABSTRAK Kebutuhan tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Semakin majunya taraf kehidupan manusia maka kebutuhan terhadap tanah semakin kompleks, sedang persediaan akan tanah terbatas. Kejahatan pertanahan pun semakin marak seperti penyerobotan terhadap tanah (penguasaan tanah tanpa seijin oleh yang berhak). Tetapi sangat ironi karena pengaturan terhadap tindak pi…
ABSTRAK Banyak tindak pidana penipuan yang dilakukan seseorang secara berlanjut. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk m…
ABSTRAK Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Hak menguasai Negara berwenang untuk mengatur, mengurus, dan mangawsi pengelolaan dan pengusahan terhadap bahan galian, serta berkewajiban mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi mudahnya melakukan…
ABSTRAK Meskipun UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) telah menjangkau masalah perdagangan orang, akan tetapi belum sesuai dengan perkembangan hukum internasional, seperti Protokol Palermo. Dalam UU PTPPO belum ada batasan/definisi tentang perdagangan anak dan batasan-batasan “korban” atau “pelaku”. Hal ini akan menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap …