Skr - FH
PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENGATASI MASALAH KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 DI SUMBA BARAT DAYA
ABSTRAK
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 2,34 persen. Laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi terjadi di Kecamatan Laboya Barat yaitu sebesar 3,18 persen, sedangkan yang terendah terjadi di Kecamatan Lamboya yaitu sebesar 1,50 persen. Di tengah tingginya kelahiran dibarengi dengan tingginya tingkat kematian bayi. Perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui permasalahan tersebut, namun semua berharap kemungkinan kedua tidak terjadi pada daerah Sumba Barat Daya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam mengatasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Sumba Barat Daya dan mengetahui hambatan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam mengatasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan nara sumber Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya. Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.
Peranan BPPKB dalam mengatasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan dengan program keluarga berencana bertujuan untuk membangun manusia Indonesia sebagai obyek dan subyek pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Hambatan yang dihadapi BPPKB dalam mengatasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah jumlah petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang kurang, tingginya migrasi penduduk dari dan ke luar Sumba Barat Daya karena setelah pemekaran banyak masyarakat yang memiliki kebun / tanah di daerah lain, kurang sadarnya masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi, kendala itu membuat pihak BPPKB kesulitan memantau perkembangan jumlah penduduk serta pengguna alat kontrasepsi, serta sulitnya mencapai pemukiman karena belum tersedianya sarana transportasi yang memadai.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain