Skr - FH
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang selalu berkembang
modus operandinya sulit penanganannya,karena dalam tindak pidana korupsi
seringkali meibatkan banyak pihak.Untuk membuat jera para pelaku tindak pidana
korupsi,diperlukan pemberian sanksi yang berat agar tidak ditiru oleh orang lain
dan mempunyai efek jera. Oleh karena itu pemberian sanksi dalam tindak pidana
korupsi menjadi bagian yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim
terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti dalam tindak pidana
korupsi dan hambatan yang terjadi dalam putusan hakim terhadap terpidana yang
tidak membayar uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta dengan obyek penelitian Kejaksaan
Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengumpulan data
diperoleh dengan wawancara secara bebas terpimpin dan studi kepustakaan.Data
yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun
tertulis, kemudian diarahkan dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang
berlaku,kemudian disimpulkan dengan metode induktif,yaitu menarik kesimpulan
dari hal yang umum ke hal yang khusus
Kesimpulan hasil penelitian bahwa, pelaksanaan putusan hakim terhadap
terpidana yang tidak membayar uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sulit
diterapkan karena prosedur untuk mengeksekusi harta benda milik terdakwa
masuk ranah hukum perdata.
Kata Kunci : Korupsi, Uang Pengganti
| 15/FH/Perp-UJB/IV/16 | 345.01 KUS p | R - Referens | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain