/var/www/vhosts/digilib.janabadra.ac.id/httpdocs/new/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:692 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id left join mst_gmd as mg on b.gmd_id=mg.gmd_id left join biblio_author AS ba ON ba.biblio_id=b.biblio_id left join mst_author AS ma ON ba.author_id=ma.author_id left join biblio_topic AS bt ON bt.biblio_id=b.biblio_id left join mst_topic AS mt ON bt.topic_id=mt.topic_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, mg.gmd_name as `gmd`, GROUP_CONCAT(DISTINCT ma.author_name SEPARATOR ' - ') AS author, GROUP_CONCAT(DISTINCT mt.topic SEPARATOR ', ') AS topic, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id left join mst_gmd as mg on b.gmd_id=mg.gmd_id left join biblio_author AS ba ON ba.biblio_id=b.biblio_id left join mst_author AS ma ON ba.author_id=ma.author_id left join biblio_topic AS bt ON bt.biblio_id=b.biblio_id left join mst_topic AS mt ON bt.topic_id=mt.topic_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) group by b.biblio_id order by b.last_update desc limit 50 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%AL%" ]
KUHP Lama sudah berlaku di Indonesia selama 78 tahun. Oleh karena itu, pem- bentuk undang-undang telah merancang, menetapkan, dan mengesahkan UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP ini ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI, pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diund…
Tujuan filsafat hukum adalah untuk memberikan analisis filsa fat umum tentang hukum dan lembaga hukum. Pertanyaan pertanyaan di lapangan yang ada saat ini penuh dengan pertanyaan konseptual yang abstrak
Apabila politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan juga ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad ke-19. Ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dam juga psikologi,…
Buku ini akan membahas penelitian yang diawali dengan penelaahan berbagai variabel yang akan diteliti, pengajuan rumusan masalah, dan hipotesis penelitian. Didasarkan atas variabel penelitian, masalah, dan hipotesis peneliti dapat memilih pendekatan penelitian yang akan dilakukan, menentukan populasi dan sampel penelitian, penyusunan instrumen atau kuesioner serta uji coba instrumen tersebut, p…
Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 menciptakan perubahan mendasar dalam hukum Indonesia dengan menggabungkan tindak pidana khusus ke dalam KUHP. Perubahan ini menjadi latar belakang penulisan buku Tindak Pidana Khusus di Dalam KUHP 2023. Dalam buku ini, penulis sebagai dosen pidana dan proofreader dari KUHP 2023, secara mendalam membahas rasionalisasi serta kritik terhadap keputus…
Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi.
Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Sebutan “hukum tata negara” berasal dari perkataan “hukum”, “tata”, dan “negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Hukum tata negara membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara sebagai objek kajiannya dan konstitusi sebagai unsur uta…
Buku bertajuk Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Online-Syariah) ini berisi sebanyak 8 bab dengan substansi Bab 1 Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bab 2 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi. Bab 3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. Bab 4 Arbitrase Syariah. Bab 5 Arbitrase Online Bab 6 Mediasi. Bab 7 Negosiasi dan Konsiliasi. Bab 8 Alternatif Penyelesaian Sengketa …
Tulisan dalam buku ini setidaknya mengandung substansi secara historis, sosiologis, yuridis, kepenjaraan, pemasyarakatan, praktik penegakan hukum, dan lain-lain, serta kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan pidana. Disadari bersama, sejak dahulu terbit ketentuan-ketentuan dalam rangka perwujudan Sistem Pemasyarakatan bahkan juga pembaruan KUHP, SPPA, dan KUHAP serta Undang-Undang Pemasyarakatan…
Hukum Kontrak (contract of law; bahasa Inggris) atau overeencomstrech (dalam bahasa Belanda) mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Buku III…
Buku ini berisi tentang suatu pengetahuan bagi pembaca yang akan mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan ekonomi makro dalam aktivitas bisnis. Perekonomian pada zaman sekarang ini sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, mereka bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan akhir dari suatu kebijakan ekonomi makro adalah dalam rangka meningkatkan…
TEKNIK PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN WILAYAH PESISIR Selain memiliki potensi yang cukup besar, berbagai permasalahan juga muncul di wilayah pesisir, mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan secara tepat, seperti: tepat mutu, tepat sasaran, dan optimal. Tidak semua per- masalahan harus diselesaikan dengan struktur, namun sebaiknya mengikuti tahapan…